Serang, Ragam Banten – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis angka kemiskinan di Banten tahun ke tahun (Year on Year/YoY). Dalam rilis tersebut, pada bulan September 2021 angka kemiskinan di Banten mencapai 6,50 persen sedangkan pada September 2022 angka itu turun menjadi 6,24 persen.
Persentase tersebut sama dengan 852.280 pendudukan di Banten berada pada garis kemiskinan pada September 2021 sedangkan pada September 2022 menjadi 829.660, atau turun 22.620 orang.
Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Banten yang digunakan BPS pada periode Maret hingga September 2022 sebesar Rp598.748, atau naik 4,98 persen dibanding periode sebelumnya sebesar Rp570.000. Sementara untuk GK secara Nasional sebesar Rp535.547.
Turunnya angka kemiskinan di Provinsi Banten juga diikuti oleh turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 0,790 dari 1,025 pada periode September 2021. Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Banten pada September 2022 turun menjadi 0,157 dari 0,343 pada September 2021.
Tanggapan Al Muktabar
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku telah mempelajari data tersebut. Berdasarkan data tersebut, bila dibanding periode Maret 2022 justu terjadi peningkatan angka kemiskinan.
“Dibanding dengan Maret 2022 itu ada peningkatan 0,08 persen. Setelah dianalisis lebih dalam itu terjadi di perkotaan yang penduduknya mobile dan aksebilitasnya tinggi. Tetapi kita untuk di pedesaan justru keadaannya kemiskinannya menurun atau keadaannya baik,” kata Al Muktabar, Senin (16 Januari 2023).
Pihaknya menemukan bahwa di pedesaan itu basis kehidupan masyarakatnya relatif stabil kondisinya. Usaha-usaha masyarakat sektor agro, khususnya usaha kecil menengah itu menjadi faktor penentu sehingga akan terus didorong dan ditingkatkan.
“Sementara di perkotaan di situasi ini, kita baik pemerintah maupun pemerintah daerah akan terus menggulirkan program-program yang bersifat bantuan. Bantuan sosial kita terus kuatkan,” jelas Al Muktabar seraya menambahkan perlunya penguatan UMKM untuk menekan angka kemiskinan.
Dijelaskan, pada rentang Maret sampai September 2022, ada satu kondisi penyesuaian harga BBM. Pemprov Banten sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan dampaknya, antara lain dengan menggelontorkan berbagai program subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Begitu juga dengan aspek pangan.
“Sebenarnya di bulan Oktober, November, dan Desember 2022 itu kan sudah bergulir berbagai kegiatan kita, tetapi belum masuk arena survei. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita ini, mungkin nanti disurvei Maret 2023 ada keadaan yang akan semakin baik,” katanya.
Dikatakan, pengendalian inflasi melalui langkah-langkah yang terukur sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, menjadi salah satu faktor yang turut menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten.
Pada tahun 2023, Pemprov Banten sudah menyiapkan program yang segera digulirkan untuk mendukung UMKM, serta menggulirkan bantuan sosial ketika kondisi memerlukan intervensi.
“Kita juga sudah menyiapkan cadangan pangan yang mencapai 2.400 ton. Kita persiapkan untuk melakukan langkah-langkah secara teknis bila ada hal-hal yang terjadi secara ekstrem,” ungkapnya. (*)