Serang, Ragam Banten – Komisi II DPR RI melakukan peninjauan lapangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 8, Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (13 November 2024). Kunjungan ini dipimpin oleh Muhammad Rifqinizamy Karyasuda.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karyasuda sekaligus ketua rombongan dalam agenda tersebut mengapresiasi atas terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, dengan dilibatkannya siswa SMKN itu, tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga menjadi subjek dalam mata rantai program MBG. “Saya rasa ini patut dicontoh juga oleh daerah lain,” kata Rifqinizamy.
Selain itu, menurut politisi Partai Nasdem ini, pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten ini juga lebih banyak melibatkan UMKM. Ini penting karena pada akhirnya tidak hanya pemerintah yang bekerja, tetapi juga ada keterlibatan aktif dari sektor swasta. “Dan yang pasti anggaran yang disalurkan ini akan transparan karena kita juga akan diaudit oleh BPK,” katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar yang turut hadir dalam kunjungan tersebut mengungkapan, pelaksanaan persiapan program MBG untuk di Provinsi Banten sejatinya sudah berjalan, terutama pada rentang tugas yang menjadi kewenangan provinsi yakni tingkat SMAN/SMKN dan Sekolah Kebutuhan Khusus (SKh).
“Kemudian kami juga saat ini sudah menerima uraian tugas pelaksanaan program itu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Al Muktabar.
Pelaksanaan program MBG untuk di Provinsi Banten ini akan lebih mengutamakan pemberdayaan siswa SMKN dengan spesifikasi jurusan tata boga yang jumlahnya cukup banyak.
Pemerintah akan mengoptimalkan pemberdayaan SMK jurusan Tata Boga karena mereka sudah terbiasa. “Adapun untuk panduan komposisi gizinya, agar sesuai dengan ketentuan, kami menggandeng Universitas Indonesia (UI),” ucapnya.
Hal itu, dikatakan AL Muktabar, tidak hanya dilakukan pada program MGB, tetapi juga jauh sebelum itu sudah dilakukan pada penanganan stunting dan gizi buruk. “Kita sudah laksanakan itu melalui dapur PKK dan Posyandu sehingga angka stunting di Banten terus menurun. Dan itu akan terus kita jalankan untuk rentang usia 0-60 bulan,” ujarnya. (*)