Ragam Banten – Pemerintah Provinsi Banten mengklaim turut berperan aktif dalam aksi pemberantasan korupsi. Salah satu bentuk komitmen pemberantasan korupsi itu dengan mengadakan penyuluh antikorupsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati mengatakan, pada launching hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Provinsi Banten meraih indeks 71,21 poin.
Indeks itu naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 69,08 poin. Meski terjadi kenaikan, namun pada capaian indeks itu masih rentan terhadap korupsi.
“Masih ada permasalahan integritas yang perlu kita benahi,” kata Syafitri pada Pembukaan Rapat Kerja dan Penguatan Forum Penyuluh Anti Korupsi (FORPAK) Provinsi Banten Tahun 2025 di Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Kamis (23 Januari 2025).
Safitri mengatakan, komitmen aksi pemberantasan korupsi Pemprov Banten juga ditunjukkan dengan raihan tiga penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024.
Pada peringatan Hakordia tersebut, Pemprov Banten ditetapkan sebagai pemerintah daerah teraktif dalam pemberdayaan penyuluh antikorupsi. Kemudian Forum Penyuluh Antikorupsi (Forpak) Provinsi Banten sebagai forum penyuluh antikorupsi teraktif, serta Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai mitra strategis KPK dalam pelaksanaan program.
Dalam kesempatan itu Tim Satgas Pemberdayaan KPK, Susan Cintiani sampaikan ucapkan terima kasih kepada FORPAK Provinsi Banten atas kolaborasi pada Roadshow Bus KPK dalam Hakordia 2024 dan Tapak PAKSI-API. “Provinsi Banten miliki 454 orang penyuluh dan 69 pembangun integritas, merupakan tiga besar nasional,” kata Susan.
Pada kesempatan itu, Susan juga mengimbau kepada 270 orang anggota Forpak Provinsi Banten untuk memperpanjang sertifikasi. Menurutnya, sertifikasi ulang sangat penting untuk pemeliharaan kompetensi. (*)